Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	A. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya B. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 Pelaksanaan kesesuain Kegiatan Pemamfaatan Ruangan dan Sinkronisasi Program Pemamfaatan Ruang C. Petunjuk Teknis Pelaksaan Kesesuain Kegiatan Pemamfaatan Ruang untuk Kegiatan non berusaha secara non elektronik Nomor : 13/Juknis/PF.01/XII/2023, Tanggal 2 Desember 2023.
2	Persyaratan	A. Koordinat Lokasi B. Kebutuhan Luas Lahan C. Informasi Penguasaan Tanah D. Informasi Jenis Kegiatan E. Rencana jumlah Lantai Bangunan  F. Rencana luas lantai bangunan G. Rencana induk kawasan dan/atau rencana teknis bangunan
3	Sistem ,Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	Pemohon mengajukan permohonan izin di dinas PUPR Kab. maluku Tengah, Apabila Permohonan tersebut memenuhi administrasi maka akan diteruskan ke kantor ATR/BPN Kab. Maluku Tengah untuk diperiksa permohonan tersebut baik secara teknis administrasi maupun teknis di lapangan, kemudian pemohon menerima surat setor penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayarakan sebagai syarat diterbitkannya Pertimbangan Teknis (Pertek) Pertanahan oleh Kantor atr/bpn. Selanjutnya Pertek pertanahan dikirim kembali ke dinas PUPR sebagai acuan Rapat Forum Pentaan Ruang (FPR) untuk menetukan apakah KPPR pemohon disetujui/ditolak. Selanjutnya DPUPR menerbitkan PKKPR Non Berusaha sesuai dengan hasil rapat FPR
4	Jangka Waktu penyelesaian Pelayanan	Jika tidak terdapat Kendala Baik secara Teknis maupun non Teknis maka waktu Penyelesaian Perizinan adalah 20 (Dua Puluh) Hari Kerja.
5	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021.
6	Produk Pelayanan	Penertiban Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang non Berusaha.
7	Sarana,Prasarana,Dana/Fasilitas Pelayanan	Formulir Permohonan, ATK, GPS, Komputer, Printer, Kamera, Meterai, dll.
8	Kompetensi	A. Petugas Verifikasi, – Pendidikan minimal S1 – Memahami Kelengkapan Administrasi dan Teknis yang disyaratkan dalam Permohonan. Tim Teknis, B. Pendidikan Minimal S1 – Dapat Mengoperasikan Komputer/Laptop – Mengetahui dan Memahami Terkait Aturan yang Berhubungan dengan PKKPR – Mampu Mengoperasikan GPS dan Program Pemetaan ( Google earth, GIS, DLL.) – Memahami alur penerbitan serta mampu melakuakan penilaian kajian teknis antara kesesuain dokumen usulan dan survei lapangan.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan lansung,antara lain: – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; – Kepala Bidan Tata ruang; – Pejabat Fungsional Penata Ruang yang Membawahi.
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Penanganan Pengaduan bisa dilakukan dengan cara: – Datang lansung ke kantor Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tangah. – Saran dan masukan disampaikan melalui kotak pengaduan yang disediakan; – Dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh Bidang Tata Ruang.
11	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Perizinan ini sebanyak 5 orang, 2 orang petugas verifikaSI, 2 orang tim teknis, dan 1 orang Admin.
12	Jaminan Pelayanan	Memberikan Kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan Pelayanan menunjukkan kesanggupan Dinas PUPR sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Dinas PUPR Kabuapaten Maluku Tengah menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain : – Petugas pelayanan informasi; – Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa; – Ruang Pelayanan yang bersih dan rapi; – Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal;
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	– Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan lansung; – Evaluasi terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas aturan pelaksanaan.
15	Kontak Person	Untuk informasi,dapat Menghubungi:   – Fitri Yanti Wailissa, S.Pwk (0821 4295 4243) – Amirul R Kumkelo, S.Pwk (0852 2599 5322)   Email : tataruangmaltengdpupr@gmail.com

SOP PERMOHONAN PKKPR KEGIATAN NON BERUSAHA