Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	– Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja – Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 Pelaksanaan kesesuain Kegiatan Pemamfaatan Ruangan dan Sinkronisasi Program Pemamfaatan Ruang – Petunjuk Teknis Pelaksanaan KKPR untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 06/Teknis-PF.01/VII/2023, Tanggal 3 Agustus 2023
2	Persyaratan	A. Mengajukan Permohonan Melalui situs oss.go.id B. Mengisi Data Melalui OSS :   – Koordinat Lokasi.  – Kebutuhan Luas Lahan Kegiatan. – Pemamfaatan Ruangan. – Informasi Penguasaan Tanah.  – Informasi Jenis Usaha(KBLI). – Informasi Bangunan Eksisting.  – Informasi Rencana Bangunan Baru.  – Jumlah Bangunan Yang direncanakan. – Rencana Jumlah Lantai Bangunan – Rencana Luas lantai Bangunan – Renccana teknis Bangunan dan/atau Rencana Induk Kawasan.
3	Sistem ,Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	Pemohonan Mengajukan Permohonan Izin Melalui Situs oss.go.id, Apabila Permohonan tersebut memenuhi kelengkapan Administrasi maka akan dilakukan Verifikasi Teknis dan Lapangan oleh Tim Teknis DPUPR dan ATR/BPN. Selanjutnya admin OSS DPUPR melakukan Validasi meneruskan data pemohon diteruskan ke Admin OSS Kantor ATR/BPN Kab. Maluku Tengah untuk diperiksa permohonan tersebut baik secara teknis administrasi maupun teknis di lapangan, kemudian pemohon menerima surat perintah setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayarkan sebagai syarat diterbitkan Pertimbangan Teknis (Pertek) Pertahan oleh Kantor ATR/BPN. Selanjutnya Pertek Pertahanan dikirim kembali ke admin Dinas DPUPR Sebagai bahan acuan Rapat Forum Penataan Ruang (FPR) untuk menetukan apakah PKKPR pemohon disetujui atau ditolak melalui OSS dan diterbitkan seduai dengan hasil rapat FPR.
4	Jangka Waktu penyelesaian Pelayanan	Jika tidak terdapat Kendala Baik secara Teknis maupun non Teknis maka waktu Penyelesaian Perizinan adalah 20 (Dua Puluh) Hari Kerja.
5	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021.
6	Produk Pelayanan	Penertiban Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha.
7	Sarana,Prasarana,Dana/Fasilitas Pelayanan	GPS,Komputer,Printer,ATK,Camera,Meteran,dll.
8	Kompetensi	A. Admin OSS – Pendidikan minimal S1 – Memahami Kelengkapan Administrasi dan Teknis yang disyaratkan dalam Permohonan B. Tim Teknis, – Pendidikan Minimal S1 – Dapat Mengoperasikan Komputer/Laptop – Mengetahui dan Memahami Terkait Aturan yang Berhubungan dengan PKKPR – Mampu Mengoperasikan GPS dan Program Pemetaan ( Google earth, GIS, DLL.) – Memahami alur penerbitan serta mampu melakuakan penilaian kajian teknis antara kesesuain dokumen usulan dan survei lapangan.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan lansung,antara lain: – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; – Kepala Bidan Tata ruang; – Pejabat Fungsional Penata Ruang yang Membawahi.
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Penanganan Pengaduan bisa dilakukan dengan cara: – Datang lansung ke kantor Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tangah. – Saran dan masukan disampaikan melalui kotak pengaduan yang disediakan; – Dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh Bidang Tata Ruang.
11	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Perizinan ini sebanyak 5 orang, 2 orang petugas verifikaSI, 2 orang tim teknis, dan 1 orang Admin.
12	Jaminan Pelayanan	Memberikan Kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. Jaminan Pelayanan menunjukkan kesanggupan Dinas PUPR sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Dinas PUPR Kabuapaten Maluku Tengah menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain : – Petugas pelayanan informasi; – Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa; – Ruang Pelayanan yang bersih dan rapi; – Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal;
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	A. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan oleh atasan lansung; B. Evaluasi terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas aturan pelaksanaan.
15	Kontak Person	Untuk informasi,dapat Menghubungi:     – Fitri Yanti Wailissa, S.Pwk (0821 4295 4243) – Amirul R Kumkelo, S.Pwk (0852 2599 5322)   Email : tataruangmaltengdpupr@gmail.com

SOP PERMOHONAN PKKPR KEGIATAN BERUSAHA